Berbagai solusi harus dilakukan, termasuk menggunakan kekuatan.
![[imagetag]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vHwAYnCg-alk9M3fPdNm49tyN9rOVOzJthMahwYVqSNN5IaXjd7NYlNmoC99smJUB9ifnAVGmeJ-w-pSZ4_EfURf1GOtEXUDoCxabQB7DMNUU9CjURe4ssvWWSY_UDvThLXX7uwS--wUt8L1pEq2_5dEqn6HCGzVBQGaOZd897b3k-wZAoTFrWwKJdWj-VGw=s0-d)
VIVAnews - Pemerintah Indonesia terus mendorong pemerintah Myanmar untuk memperhatikan etnis Muslim Rohingya yang mengalami diskriminasi dan kekerasan. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan bahwa Indonesia peduli bukan hanya karena sesama Muslim, tetapi juga karena asas kemanusiaan yang ternodai.
"Kita tidak bisa menerima tindakan diskriminatif, tindakan represif terhadap suku minoritas, apapun alasannya, entah itu suku, etnis, apalagi agama. Inti dari kepedulian kita adalah asas kemanusiaan, asas hak asasi manusia. Apalagi sebagai satu umat Muslim, tentu kita semua peduli," kata Natalegawa di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri kemarin.
Pemerintah Indonesia, ujarnya, telah mendorong Myanmar untuk menunjukkan sikap yang toleran terhadap etnis Rohingya di wilayah Arakan. Tidak hanya secara bilateral, Indonesia juga menyingkapi masalah ini melalui kerangka PBB, Sidang Majelis Umum PBB Komite 3, maupun dalam kerangka Dewan HAM PBB di Jenewa.
Natalegawa mengatakan bahwa isu ini juga bagian dari demokratisasi di Myanmar yang harus dicarikan solusinya. Menurutnya, kepedulian dunia internasional harus ditunjukkan dengan tegas, lugas, dan keras, termasuk menggunakan kekuatan.
"Tapi kekuatan yang bukan untuk regime change, bukan untuk mengubah pemerintahan, bukan untuk menggulingkan pemerintahan dan melawan para kelompok-kelompok non pemerintah, melainkan untuk memastikan agar masyarakat sipil tidak berdosa dapat dilindungi," tegas Natalegawa.
Menurut laporan pemerintah Myanmar, sudah 77 orang tewas dalam konflik etnis di wilayah Arakan. Human Right Watch (HRW) mencatat, pemerintah Myanmar telah membiarkan kekerasan tersebut terjadi. Bahkan dalam laporan HRW dikatakan bahwa aparat keamanan malah turut serta dalam pembunuhan dan pemerkosaan etnis Muslim Rohingya.
Muslim Rohingya atau oleh orang Myanmar disebut "Bengali" tidak memiliki kewarganegaraan yang jelas. Menurut pemerintah Myanmar, Rohingya adalah warga Bangladesh sehingga harus dipulangkan ke negara tersebut. Namun, pemerintah Bangladesh malah justru merepatriasi warga Rohingya karena tidak mengakui mereka. Tidak ayal, Rohingya terus menjadi korban diskriminasi.
=====
salah satu menteri indonesia yang masih nggenah kerjanya :thumbup:
VIVAnews - Pemerintah Indonesia terus mendorong pemerintah Myanmar untuk memperhatikan etnis Muslim Rohingya yang mengalami diskriminasi dan kekerasan. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan bahwa Indonesia peduli bukan hanya karena sesama Muslim, tetapi juga karena asas kemanusiaan yang ternodai.
"Kita tidak bisa menerima tindakan diskriminatif, tindakan represif terhadap suku minoritas, apapun alasannya, entah itu suku, etnis, apalagi agama. Inti dari kepedulian kita adalah asas kemanusiaan, asas hak asasi manusia. Apalagi sebagai satu umat Muslim, tentu kita semua peduli," kata Natalegawa di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri kemarin.
Pemerintah Indonesia, ujarnya, telah mendorong Myanmar untuk menunjukkan sikap yang toleran terhadap etnis Rohingya di wilayah Arakan. Tidak hanya secara bilateral, Indonesia juga menyingkapi masalah ini melalui kerangka PBB, Sidang Majelis Umum PBB Komite 3, maupun dalam kerangka Dewan HAM PBB di Jenewa.
Natalegawa mengatakan bahwa isu ini juga bagian dari demokratisasi di Myanmar yang harus dicarikan solusinya. Menurutnya, kepedulian dunia internasional harus ditunjukkan dengan tegas, lugas, dan keras, termasuk menggunakan kekuatan.
"Tapi kekuatan yang bukan untuk regime change, bukan untuk mengubah pemerintahan, bukan untuk menggulingkan pemerintahan dan melawan para kelompok-kelompok non pemerintah, melainkan untuk memastikan agar masyarakat sipil tidak berdosa dapat dilindungi," tegas Natalegawa.
Menurut laporan pemerintah Myanmar, sudah 77 orang tewas dalam konflik etnis di wilayah Arakan. Human Right Watch (HRW) mencatat, pemerintah Myanmar telah membiarkan kekerasan tersebut terjadi. Bahkan dalam laporan HRW dikatakan bahwa aparat keamanan malah turut serta dalam pembunuhan dan pemerkosaan etnis Muslim Rohingya.
Muslim Rohingya atau oleh orang Myanmar disebut "Bengali" tidak memiliki kewarganegaraan yang jelas. Menurut pemerintah Myanmar, Rohingya adalah warga Bangladesh sehingga harus dipulangkan ke negara tersebut. Namun, pemerintah Bangladesh malah justru merepatriasi warga Rohingya karena tidak mengakui mereka. Tidak ayal, Rohingya terus menjadi korban diskriminasi.
=====
salah satu menteri indonesia yang masih nggenah kerjanya :thumbup:
