Foke atau Jokowi kalah, Jakarta Berpotensi Rusuh! Gara2 Isu SARA yg Sangat Masiv?

Awas! Isu SARA Bisa Berujung Kerusuhan
Selasa, 31 Juli 2012 08:03 wib

JAKARTA - Isu Suku Agama Ras dan Antar Golongan (SARA) jelang Pemilukada DKI Jakarta sudah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, isu SARA sangat sensitif bahkan bisa berujung pada kerusuhan meski kemenangan pasti didapat salah satu pasangan calon. "Isu SARA itu adalah alat perang. Kalau toh akan mengahasilkan kemenangan, nantinya akan dapat menimbulkan kerusuhan," kata anggota KPU DKI Jakarta, Aminullah saat berbincang dengan Okezone, Senin (30/7/2012).

Menurutnya itu bukan tidak mungkin terjadi. Dia mencontohkan, apa yang terjadi di Sampit dimana rusuh antar ras bergulir selama bertahun-tahun, "Kita mengharapkan hal itu tidak terjadi di Jakarta ini," ujarnya. Amin mengatakan, lembaganya juga mendorong agar Panitia Pengawas Pemilu tegas dalam menyikapi isu SARA jelang putaran dua. Dia juga berharap seluruh anggota KPU DKI melaporkan jika memang ada tindakan-tindakan yang melanggar. Dia juga menilai, isu SARA tidak lahir dari pemimpin yang baik. "Siapapun yang menang pada putaran dua nanti, itu akan merangkul seluruh warga DKI, bukan hanya yang memilihnya saja," ujarnya.
http://news.okezone.com/read/2012/07...jung-kerusuhan


Tim Jokowi-Ahok: Pilkada DKI Berpotensi Rusuh
Jum''at, 06 Juli 2012 | 13:00 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tim Sukses Joko Widodo- Basuki Tjahaja Purnama, Muhammad Taufik, mengisyaratkan pemilihan Gubernur DKI Jakarta berpotensi rusuh. Penyebabnya dua hal, kisruh daftar pemilih tetap dan netralitas pegawai negeri sipil. "Insya Allah sampai tanggal 11 Juli 2012 aman. Setelah tanggal 11, Insya Allah kalau data belum beres akan menuai gugatan," ujarnya dalam Diskusi Menuju Pilkada DKI Jakarta yang Damai dan Demokratis di Universitas Paramadina, Kamis 5 Juli 2012.

Sebab, siapa pun yang menang, jika kasus DPT tidak diselesaikan, maka akan ada pihak yang menggugat. "Jika ini tidak dibereskan, akan terjadi gugatan. Ada kemungkinan (gubernur terpilih) dibatalkan oleh MK. Dari situ munculnya kegaduhan," kata Taufik melanjutkan. Soal DPT, Taufik mengaku masih menunggu keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang akan ditentukan Jumat 6 Juli 2012. "Kalau keputusan DKPP, (anggota KPU) dipecat, akan ada problem," ujarnya.

Sebelumnya, kisruh DPT diajukan tim-tim sukses pasangan calon gubernur, selain incumbent, kepada KPU Provinsi DKI. Taufik mengatakan, pihaknya menemukan 400 ribu pemilih fiktif dalam pemilukada. "Kami sisir DPS dan DP4, ada NIK ganda, triple, kuartet, sampai enam yang sama," kata Taufik. Jika jumlah suara itu diberikan pada salah satu calon, jumlahnya mencapai 9,5 persen dari total keseluruhan. "Kalau diberikan pada salah satu calon, 9,5 persen sudah dikantongi," ujarnya. Selain soal DPT, faktor lain yang dapat memicu rusuh adalah netralitas PNS.
http://www.tempo.co/read/news/2012/0...rpotensi-Rusuh

Quote:

Rusuh Pilkada Dimana-mana 27/05/2010 01:24 Liputan6.com, Jakarta: Pemilihan kepala daerah di Mojokerto, Jawa Timur, pekan lalu, jadi salah satu catatan hitam proses demokrasi di negeri ini. Sejumlah orang yang diduga pendukung salah satu bakal calon bupati yang tidak lolos mengamuk dan menghancurkan apa saja. Puluhan mobil dibakar dan kaca-kaca Gedung DPRD setempat dirusak. Mereka berusaha menggagalkan agenda pemilihan saat digelar penyampaian visi misi calon bupati di Gedung DPRD Mojokerto. Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Abdul Hafiz Anshary, kejadian tersebut dipicu ketidakpuasan salah satu balon. Dan ini merupakan reaksi dari sebuah kebebasan. "Namun sekarang orang berbuat "anarkis" seperti kebiasaan," kata Hafiz. Dijelaskan Hafiz, KPU Pusat dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) hanya berwenang mengeluarkan kebijakan regulasi. Sementara pelaksanaan atau teknisnya masing-masing berada di tangan KPU daerah. Sementara itu, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang saat ini sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jimly Asshiddiqie, peristiwa-peristiwa itu menunjukkan gejala masyarakat yang masih berada di peradaban rendah. Jimly menuding insiden tersebut diakibatkan tidak siapnya para elit politik. Karena itu para elit politik dan tim suksesnya harus bisa "dipegang". "Mereka harus bertanggungjawab jika ada kerusuhan," kata Jimly. Jimly mengatakan, demokrasi pasti akan membuka ruang kebebasan. Namun, jika masyarakatnya belum siap pasti akan ada efeknya. Menurut dia, masyarakat kita masih kental dengan sifat "amok" atau gampang ngamuk. Ditambah lagi dengan persoalan-persoalan yang mengimpit mereka, seperti kesulitan ekonomi dan bencana. "Setelah sekian tahun berjalan, pilkada sepertinya harus dievaluasi. Salah satunya bisa saja bupati atau wali kota dipilih oleh DPRD setempat," katanya. "Mekanismenya sudah ada tinggal diefektifkan," imbuhnya. Pengamat politik dari Centre for Strategic of International Studies (CSIS) J. Kristiadi sependapat dengan pandangan Jimly. Kejadian-kejadian semacam itu, menurut Kristiadi, sangat mengkhawatirkan. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab peristiwa itu. Di antaranya, elit politik yang tamak kekuasaan mempunyai sifat tak mau kalah, pemilukada sudah keruh dengan politik uang, serta adanya oknum-oknum KPUD yang sudah terkontaminasi. Hal apa lagi yang menyebabkan proses pemilukada selalu dibumbui kerusuhan. Bagaimana solusinya agar demokrasi di Tanah Air berlangsung tertib dan aman, ikuti perbincangan mereka dalam video Barometer SCTV, Rabu (26/5) malam. http://berita.liputan6.com/read/2788...ada-dimanamana

----------------



Ini bukan mau melempar ketakutan ke masyarakat Ibukota, tapi sebagai antisipasi agar peristiwa buruk itu bisa dicegah dan diantisipasi semenjak awal. mulai sekarang juga. Mudah-mudahan kalau aparat keamana dan intelejen sudah meng-skenario-kan akan terjadinya kemungkinan buruk itu pasca putaran kedua nanti. Sebab, siapapun yang kalah, baik itu Foke (terlebih-lebih kalau yang kalah Jokowi), para pengikutnya pasti tak bisa menrima kekalahan itu. Kasus-kasus di berbagai Pilkada di daerah sudah membuktikan hal itu, yaitu manakala seorang calon kalah, serta merta timbul berbagai kerusuhan atau setidaknya gugat-menggugat sampai ke MK, karena yang satu merasa dicurangi oleh calon lawannya.

Kalau kerusuhan akibat Pilkada seperti di daerah itu, terjadi pula di Ibukota negara RI, Jakarta, maka permasalahannya menjadi sangat kompleks dan rawan. Sebagai Ibukota Negara, apa pun kejadian di Jakarta yang menyangkut masalah keamanan, pasti akan berdampak secara nasional, bahkan regional ASIA. Apakah memang ada gejala konflik horizontal itu di Jakarta? Banyak sekalilah contohnya. Perkelahian antar kelompok dan antar kampung, bukannya sering terjadi di Jakartan dalam kurun waktu 5 tahun belakangan ini? Soal pemicunya saja, kalau ada sesuatu yang cukup signifikan untuk memulai bentrokan yang lebih besar, kerusuhan massal bisa saja terjadi. Dan, Pilkada DKI kali ini punya potensi ke arah sana, Berhati-hati dan waspada sajalah kita semua.