Musibah Padang Dikaitkan Pilkada DKI
Minggu, 29/07/2012 09:28 WIB
Padang, Padek—Berita tentang ceramah ustad Fahmi Albuqorih di Masjid Al-Muttaqin, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (27/7) lalu membuat heboh di Padang. Gara-garanya, dalam ceramah saat berbuka bersama yang juga dihadiri calon gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo itu, sang ustad menyebut, "Kalau Jakarta dipimpin non-Muslim, maka bisa saja Jakarta seperti Padang, yang dilanda gempa dan banjir bandang seperti saat ini."
Pernyataan ustad Fahmi itu dikutip situs berita tribunnews.com, dan beredar luas di jejaring sosial twitter dan facebook. Berita tersebut juga jadi diskusi di grup-grup blackberry messenger (bbm), di Padang. Umumnya, peserta diskusi mengecam ceramah sang ustad, dan ada pula yang meminta sang ustad mencabut pernyataan tersebut serta minta maaf.
http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=32750
Kemaksiatan Merajalela, Kembali ke Pemerintahan Nagari
Minggu, 10 Juni 2012 - 22:47:25 WIB
PADANG, SO--Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, M.Sayuti Dt.Rajo Panghulu menuturkan, dalam mengantisipasi kemaksiatan yang belakangan merajalela di tengah-tengah masyarakatnya, jalan satu-satunya adalah Padang kembali ke pemerintahan nagari, sesuai dengan undang-undang adat Minangkabau.
"Tagak di nagari paga nagari, tagak di kampuang paga kampuang". Jadi masayrakat sendiri yang akan menegakkan dan mengamankan nagari atau kampung-nya ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar, seperti halnya tempat-tempat maksiat yang saat ini menjamur di Kota Padang.
Banyak hal yang pelu diperhatikan dan diluruskan oleh pemerintah Kota padang. Seperti "kelurahan" yang banyak diartikan urang awak "lurah samo jo jurang". Sekarang istilah "lurah" justru dipakai dalam sistem pemerintahan yang mungkin tidak cocok dengan adat minang. "Bak adaiak mangatokan, lurah ndak bisa dipaga, tapi kampuang jo nagari bisa dipaga,".
Untuk itu kita perlu "babaliak ka nagari"dan memotivasi segenap lapisan masyarakat untuk berperanserta aktif dalam setiap kegiatan maupun perkembangan di nagari atau kampuangnya.
Seperti halnya "adaiak salingkah nagari " atau "adaik salingka kampuang", yang menuntut lapisan masyarakat peduli dengan nagari atau kampung-nya yang selama ini dijadikan sebagai lahan mencari untung dalam kemaksiatan. Rasanya tak ada warga Padang yang rela kampungnya dijuluki sarang "babek", "lonte", "poyok" dan sejenisnya.
Keresahan atas kian menjamurnya usaha menjurus maksiat di Kota Padang juga mengemuka dari warga biasa. "Usaha menujurus maksiat sangat merusak pemandangan dan berefek negatif bagi kepariwisataan. Pemko Padang patut mensikapi fenomena ini secara serius," ujar Muslim (50), warga Padang Timur.
"Jika terus dibiarkan, kami takut nantinya anak kami yang melakukan perbuatan tercela itu," ujar Murni (48), warga warga Padang yang tengah menikmati deburan ombak pantai Purus kepada www.sumbaronline.com.
http://www.sumbaronline.com/berita-1...n-nagari-.html
Usaha Maksiat Menjamur, ABS-SBK Jadi "Jargon Kosong"
Senin, 11 Juni 2012 - 08:24:59 WIB
PADANG, SO--Kota Padang yang dalam sejarah tercatat sebagai kotanya kaum terpelajar serta sarat nilai-nilai reliji, saat ini justru "dijamuri" aktivitas dan unit usaha masyarakatnya yang menjurus kepada maksiat. Hal ini sungguh sangat disesalkan.
Padang sebagai kota yang berbudaya, beradat, serta berlandaskan filosofi "ABS-SBK" semakin tenggelam oleh perilaku segelintir warganya yang hedonis.
Kemaksiatan seperti dihalalkan, termasuk oleh oknum aparatur yang senang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dampak buruk perilaku negatif tersebut terhadap pendidikan, masyarakat dan pemerintahan, tak lagi dihiraukan.
Demikian pandangan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang, Buya Syamsul Bahri Khatib,terhadap kondisi Kota Padang dalam satu dekade ke belakang.
Menurut ulama senior ini, semakin menjamurnya tempat-tempat hiburan malam yang identik dengan perilaku dan aktivitas maksiat di dalamnya menjadikan upaya penglestarian budaya, adat istiadat, serta pembinaan moral dan akhlak di Kota Padang sia-sia belaka, bahkan cenderung mubazir.
Kegiatan bernuansa Islami yang digagas dan dikelola Pemko Padang seperti didikan subuh, wirid remaja,subuh, mubarokah,serta banyak lagi yang lainnya, tak lagi ampuh untuk membentengi warga kota dari kemaksiatan. Padahal, aneka program dan kegiatan itu didanai uang negara dengan nominal tak sedikit. Semangat babaliak ka surau,filosofi ABS-SBK, jadi "jargon kosong" yang tak berarti.
Banyaknya usaha menjurus maksiat yang berdekatan dengan masjid (rumah ibadah-red), sekolah, kampus dan kantor pemerintah -- seperti yang berskala kecil di sekitar jalan Samudera, atau yang berskala besar di kawasan Padang Timur dan Padang Selatan --, lanjut Buya Syamsul, merupakan ancaman serius bagi generasi Padang di masa mendatang, disamping merupakan pelecehan terhadap kewibawaan pemerintah. Yang paling disesalkan lagi usaha maksiat tersebut justru dijadikan gantungan hidup oleh segelintir warga. Aparatur terdekat seperti oknum RT,.RW, lurah dan camat seakan tutup mata. Naudzubillah Minzaliigh.
"Hendaknya semua lapisan masyarakat, terutama yang dekat dengan tempat tersebut, proaktif dalam memberantas tempat-tempat maksiat. Jangan sampai berdampak buruk terhadap keluarga, pedidikan dan masyarakat. Bisa-bisa hal ini mengakibatkan kerusakan fatal bagi prilaku dan moral kita sebagai umat beragama, teruma di lingkungan pedidikan dan masyarakat," harapnya melalui www.sumbarOnline.com, Minggu (10/6).
Sebenarnya, tambah Buya Syamsul, Pemko padang juga telah berusaha memberantas dan membersihkan tempat-tempat berbau maksiat, namun rata-rata yang diberangus masih yang skala kecil seperti warung-warung kelambu. Harusnya ketegasan Pemko menolak kemaksiatan di "kota bingkuang" ini ditunjukkan sebelum atau pada saat mengeluarkan izin usaha untuk resto, kafe dan sejenisnya.
"Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak kafe dan resto di kota ini menyalahi izin, atau dalam operasionalnya tidak sesuai ketentuan perizinan. Ironis memang, sementara yang paling berperan besar sebagai filter adalah lembaga terkait di pemerintahan. Bertolak dari realita ini, ke depan segenap elemen masyarakat dituntut lebih proaktif dalam menyikapi setiap gejala maupun aktifitas maksiat di lingkungannya, serta saling meningkatkan koordinasi agar usaha menjurus maksiat bisa dihentikan," paparnya.
http://www.sumbaronline.com/berita-1...-kosong--.html
------------------
Kalau mau gua tambahi, itu sistem Pilkada sesungguhnya bukanlah model demokrasi yang di impor dari Barat atau Amerika Serikat, seperti dugaan kita selama ini, tetapi itu sesungguhnya model asli Jawa yang sering dipakai dalam setiap ada pemilihan Lurah, terutama di pedesaan-pedesaan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan, sepanjang sejarah, sistem itu oleh pemerintah kolonial Belanda mereka biarkan saja tetapi sebata dalam memilih Kepala Desa atau Lurah saja. Sedangkan untuk jabtan Bupatu, Pembantu Bupati, Gubernur dan pembantu Gubernur, sepenuhnya ditunjuk lansung oleh Pemerintah kolonial Belanda pada masa itu.
Sistem pemilihan Lurah atau Kepala Desa di Jawa itu, sejak dulu hingga saat ini, memang model demokrasi yang sangat sarat dengan politik uang (money politics). Bolegh jadi Pemerintah Belanda hanya mengizinkan sampai pada tingkat Desa itu, karena rusaknya sistem pemilihan model itu. Bahkan setelah merdeka, para 'founding father' NKRI menolak menggunakan sistem itu dan lebih suka memilih meneruskan model Belanda dulu, dengan memasukkan sistem musyawarah/perwakilan dengan DPR dan MPR sebagai ujung tombak proses demokrasi. Kini, setelah Reformasi, kita justru mengadopsi model pemilihan Lurah ala jawa itu ke dalam sistem Nasional, untuk model Pilkada dan Pilpres. Padahal, seorang Soeharto yang dianggap Raja Jawa Modern saja , ogah memakai sistem model itu. Maka, kalau sekarang banyak kekacauan akibat model yang dibawa UU Otoda itu, itu memang pilihan kita sendiri secara sadar, akrena merasa lebih hebat ketimbang pendahulumkita.
Minggu, 29/07/2012 09:28 WIB
Padang, Padek—Berita tentang ceramah ustad Fahmi Albuqorih di Masjid Al-Muttaqin, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (27/7) lalu membuat heboh di Padang. Gara-garanya, dalam ceramah saat berbuka bersama yang juga dihadiri calon gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo itu, sang ustad menyebut, "Kalau Jakarta dipimpin non-Muslim, maka bisa saja Jakarta seperti Padang, yang dilanda gempa dan banjir bandang seperti saat ini."
Pernyataan ustad Fahmi itu dikutip situs berita tribunnews.com, dan beredar luas di jejaring sosial twitter dan facebook. Berita tersebut juga jadi diskusi di grup-grup blackberry messenger (bbm), di Padang. Umumnya, peserta diskusi mengecam ceramah sang ustad, dan ada pula yang meminta sang ustad mencabut pernyataan tersebut serta minta maaf.
http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=32750
Kemaksiatan Merajalela, Kembali ke Pemerintahan Nagari
Minggu, 10 Juni 2012 - 22:47:25 WIB
PADANG, SO--Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, M.Sayuti Dt.Rajo Panghulu menuturkan, dalam mengantisipasi kemaksiatan yang belakangan merajalela di tengah-tengah masyarakatnya, jalan satu-satunya adalah Padang kembali ke pemerintahan nagari, sesuai dengan undang-undang adat Minangkabau.
"Tagak di nagari paga nagari, tagak di kampuang paga kampuang". Jadi masayrakat sendiri yang akan menegakkan dan mengamankan nagari atau kampung-nya ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar, seperti halnya tempat-tempat maksiat yang saat ini menjamur di Kota Padang.
Banyak hal yang pelu diperhatikan dan diluruskan oleh pemerintah Kota padang. Seperti "kelurahan" yang banyak diartikan urang awak "lurah samo jo jurang". Sekarang istilah "lurah" justru dipakai dalam sistem pemerintahan yang mungkin tidak cocok dengan adat minang. "Bak adaiak mangatokan, lurah ndak bisa dipaga, tapi kampuang jo nagari bisa dipaga,".
Untuk itu kita perlu "babaliak ka nagari"dan memotivasi segenap lapisan masyarakat untuk berperanserta aktif dalam setiap kegiatan maupun perkembangan di nagari atau kampuangnya.
Seperti halnya "adaiak salingkah nagari " atau "adaik salingka kampuang", yang menuntut lapisan masyarakat peduli dengan nagari atau kampung-nya yang selama ini dijadikan sebagai lahan mencari untung dalam kemaksiatan. Rasanya tak ada warga Padang yang rela kampungnya dijuluki sarang "babek", "lonte", "poyok" dan sejenisnya.
Keresahan atas kian menjamurnya usaha menjurus maksiat di Kota Padang juga mengemuka dari warga biasa. "Usaha menujurus maksiat sangat merusak pemandangan dan berefek negatif bagi kepariwisataan. Pemko Padang patut mensikapi fenomena ini secara serius," ujar Muslim (50), warga Padang Timur.
"Jika terus dibiarkan, kami takut nantinya anak kami yang melakukan perbuatan tercela itu," ujar Murni (48), warga warga Padang yang tengah menikmati deburan ombak pantai Purus kepada www.sumbaronline.com.
http://www.sumbaronline.com/berita-1...n-nagari-.html
Usaha Maksiat Menjamur, ABS-SBK Jadi "Jargon Kosong"
Senin, 11 Juni 2012 - 08:24:59 WIB
PADANG, SO--Kota Padang yang dalam sejarah tercatat sebagai kotanya kaum terpelajar serta sarat nilai-nilai reliji, saat ini justru "dijamuri" aktivitas dan unit usaha masyarakatnya yang menjurus kepada maksiat. Hal ini sungguh sangat disesalkan.
Padang sebagai kota yang berbudaya, beradat, serta berlandaskan filosofi "ABS-SBK" semakin tenggelam oleh perilaku segelintir warganya yang hedonis.
Kemaksiatan seperti dihalalkan, termasuk oleh oknum aparatur yang senang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dampak buruk perilaku negatif tersebut terhadap pendidikan, masyarakat dan pemerintahan, tak lagi dihiraukan.
Demikian pandangan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang, Buya Syamsul Bahri Khatib,terhadap kondisi Kota Padang dalam satu dekade ke belakang.
Menurut ulama senior ini, semakin menjamurnya tempat-tempat hiburan malam yang identik dengan perilaku dan aktivitas maksiat di dalamnya menjadikan upaya penglestarian budaya, adat istiadat, serta pembinaan moral dan akhlak di Kota Padang sia-sia belaka, bahkan cenderung mubazir.
Kegiatan bernuansa Islami yang digagas dan dikelola Pemko Padang seperti didikan subuh, wirid remaja,subuh, mubarokah,serta banyak lagi yang lainnya, tak lagi ampuh untuk membentengi warga kota dari kemaksiatan. Padahal, aneka program dan kegiatan itu didanai uang negara dengan nominal tak sedikit. Semangat babaliak ka surau,filosofi ABS-SBK, jadi "jargon kosong" yang tak berarti.
Banyaknya usaha menjurus maksiat yang berdekatan dengan masjid (rumah ibadah-red), sekolah, kampus dan kantor pemerintah -- seperti yang berskala kecil di sekitar jalan Samudera, atau yang berskala besar di kawasan Padang Timur dan Padang Selatan --, lanjut Buya Syamsul, merupakan ancaman serius bagi generasi Padang di masa mendatang, disamping merupakan pelecehan terhadap kewibawaan pemerintah. Yang paling disesalkan lagi usaha maksiat tersebut justru dijadikan gantungan hidup oleh segelintir warga. Aparatur terdekat seperti oknum RT,.RW, lurah dan camat seakan tutup mata. Naudzubillah Minzaliigh.
"Hendaknya semua lapisan masyarakat, terutama yang dekat dengan tempat tersebut, proaktif dalam memberantas tempat-tempat maksiat. Jangan sampai berdampak buruk terhadap keluarga, pedidikan dan masyarakat. Bisa-bisa hal ini mengakibatkan kerusakan fatal bagi prilaku dan moral kita sebagai umat beragama, teruma di lingkungan pedidikan dan masyarakat," harapnya melalui www.sumbarOnline.com, Minggu (10/6).
Sebenarnya, tambah Buya Syamsul, Pemko padang juga telah berusaha memberantas dan membersihkan tempat-tempat berbau maksiat, namun rata-rata yang diberangus masih yang skala kecil seperti warung-warung kelambu. Harusnya ketegasan Pemko menolak kemaksiatan di "kota bingkuang" ini ditunjukkan sebelum atau pada saat mengeluarkan izin usaha untuk resto, kafe dan sejenisnya.
"Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak kafe dan resto di kota ini menyalahi izin, atau dalam operasionalnya tidak sesuai ketentuan perizinan. Ironis memang, sementara yang paling berperan besar sebagai filter adalah lembaga terkait di pemerintahan. Bertolak dari realita ini, ke depan segenap elemen masyarakat dituntut lebih proaktif dalam menyikapi setiap gejala maupun aktifitas maksiat di lingkungannya, serta saling meningkatkan koordinasi agar usaha menjurus maksiat bisa dihentikan," paparnya.
http://www.sumbaronline.com/berita-1...-kosong--.html
------------------
Kalau mau gua tambahi, itu sistem Pilkada sesungguhnya bukanlah model demokrasi yang di impor dari Barat atau Amerika Serikat, seperti dugaan kita selama ini, tetapi itu sesungguhnya model asli Jawa yang sering dipakai dalam setiap ada pemilihan Lurah, terutama di pedesaan-pedesaan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan, sepanjang sejarah, sistem itu oleh pemerintah kolonial Belanda mereka biarkan saja tetapi sebata dalam memilih Kepala Desa atau Lurah saja. Sedangkan untuk jabtan Bupatu, Pembantu Bupati, Gubernur dan pembantu Gubernur, sepenuhnya ditunjuk lansung oleh Pemerintah kolonial Belanda pada masa itu.
Sistem pemilihan Lurah atau Kepala Desa di Jawa itu, sejak dulu hingga saat ini, memang model demokrasi yang sangat sarat dengan politik uang (money politics). Bolegh jadi Pemerintah Belanda hanya mengizinkan sampai pada tingkat Desa itu, karena rusaknya sistem pemilihan model itu. Bahkan setelah merdeka, para 'founding father' NKRI menolak menggunakan sistem itu dan lebih suka memilih meneruskan model Belanda dulu, dengan memasukkan sistem musyawarah/perwakilan dengan DPR dan MPR sebagai ujung tombak proses demokrasi. Kini, setelah Reformasi, kita justru mengadopsi model pemilihan Lurah ala jawa itu ke dalam sistem Nasional, untuk model Pilkada dan Pilpres. Padahal, seorang Soeharto yang dianggap Raja Jawa Modern saja , ogah memakai sistem model itu. Maka, kalau sekarang banyak kekacauan akibat model yang dibawa UU Otoda itu, itu memang pilihan kita sendiri secara sadar, akrena merasa lebih hebat ketimbang pendahulumkita.
